Sastra Masuk Kurikulum, Solusi Krisis Literasi?

Ruang Publik

Ada momen bersejarah dalam peringatan Hari Buku Nasional, 20 Mei 2024 lalu. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan program sastra masuk kurikulum sekolah, yang bakal diterapkan pada tahun ajaran baru, Juli mendatang.

Bersamaan dengan itu, dirilis pula 177 judul buku sastra yang bisa digunakan guru untuk menunjang pembelajaran di sekolah, dari jenjang SD hingga SMA. Daftar judulnya dipilih para kurator ternama, seperti, Eka Kurniawan, Okky Madasari, dan Martin Suryajaya.

Yang menarik, ada beberapa buku yang sebelumnya bahkan berstatus terlarang, misalnya novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. Di masa Orde Baru, siapapun yang membaca, menyimpan, dan mengedarkannya, bisa berakhir di bui. Kini, novel Pram itu masuk rekomendasi bacaan pelajar.

Pemerintah menyebut program sastra masuk kurikulum bisa mendorong siswa berpikir kritis dan mengasah sisi sosial serta emosional. Namun, di sisi lain, program ini dituding sebagai bentuk politik kanonisasi sastra, yaitu pemilihan karya-karya sastra yang dianggap bermutu tinggi oleh otoritas tertentu. Adanya daftar bacaan dianggap pemaksaan yang bertentangan dengan semangat Merdeka Belajar.

Bagaimana menyikapi polemik ini? Apakah program sastra masuk kurikulum adalah solusi peningkatan literasi? Seperti apa kesiapan para guru dalam implementasinya? Kita bincangkan topik ini bersama Prof. Melani Budianta, Guru Besar Purna Bakti di Bidang Sastra dan Kajian Budaya UI dan Mukhlisin, Direktur Eksekutif Yayasan Cahaya Guru.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [e-mail]